Kemnaker telah resmi menetapkan pedoman UMP dan UMK 2027, mempertimbangkan KHL, ekonomi, dan ketenagakerjaan. Penetapan UMP/UMK dilakukan November 2026.
Yassierli mengatakan penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan kondisi pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. "Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan," kata Yassierli melalui siaran pers Kemnaker dikutip Kamis (19/11/2026).
Dia menjelaskan, bagi provinsi maupun kabupaten/kota yang telah memiliki upah minimum 2026, penghitungan upah minimum 2027 menggunakan formula penyesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 36/2021 tentang Pengupahan.
Formula tersebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa (α). Hasil penghitungan kemudian digunakan untuk menentukan penyesuaian terhadap upah minimum tahun berjalan. Adapun nilai alfa ditetapkan dalam rentang 0,50 sampai dengan 1. Penentuan nilai tersebut mempertimbangkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan," jelasnya.
Adapun, penentuan nilai alfa dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi untuk penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP), sedangkan penghitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Selain formula penyesuaian, pemerintah menggunakan data KHL 2026 sebagai salah satu dasar penghitungan upah minimum 2027.
Data tersebut mencakup KHL provinsi untuk penghitungan UMP dan KHL kabupaten/kota untuk penghitungan UMK. Data KHL 2026 bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihitung menggunakan metodologi akademis. Penggunaan data tersebut ditujukan agar penetapan upah minimum turut memperhitungkan kebutuhan riil pekerja dan keluarganya. Dalam pedoman tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Sementara itu, penetapan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan tertentu. Untuk upah minimum sektoral, penetapannya didasarkan pada rekomendasi Dewan Pengupahan. Sektor yang dapat ditetapkan sebagai sektor unggulan harus memiliki keahlian, karakteristik, dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya, atau memiliki tuntutan pekerjaan lebih berat maupun memerlukan spesialisasi.
Kemnaker juga menetapkan ketentuan bahwa besaran UMSP harus lebih tinggi dari UMP. Begitu pula UMSK yang harus lebih tinggi dibandingkan UMK. Yassierli mengingatkan pemerintah daerah agar memperhatikan tenggat waktu penetapan upah minimum 2027. UMP ditetapkan paling lambat pada 21 November 2026, sedangkan UMK paling lambat pada 25 November 2026. Adapun penetapan UMSP dilakukan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP.
Sementara itu, UMSK ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMK. "Kami berharap seluruh gubernur dapat memperhatikan pedoman dan jadwal penetapan tersebut, serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, proses penetapan upah minimum tahun 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan," kata Yassierli.
Seluruh upah minimum 2027, baik UMP, UMSP, UMK, maupun UMSK, mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Sementara itu, upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja/buruh. Namun, kesepakatan tersebut harus memenuhi ketentuan upah paling rendah sebesar 50% dari upah minimum yang berlaku. Sumber Artikel Bisnis
